Sebuah wacana calon presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menghapuskan Ujian Nasional (UN) di jenjang SD-SMP serta menjadikan UN SMA hanya untuk pemetaan kualitas pendidikan, diapresiasikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Sekjen FSGI Retno Listyarti mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta non aktif itu sejak awal menentang adanya UN.
Bahkan "Jauh sebelum nyapres, Jokowi sudah menyatakan tidak setuju pada kebijakan UN. Hal ini saya pernah dengar dengan mata dan telinga saya sendiri," kata Retno menjawab JPNN di Jakarta, Rabu (11/6).
Oleh karena itu, Retno yakin Kalau Jokowi jadi presiden, kebijakan UN akan dihapus kecuali untuk SMA tetap diberlakukan tapi hanya untuk pemetaan, bukan penentu kelulusan.
Menurut Retno bahwa pernyataan Jokowi akan menghapus di SD dan SMP serta tetap mempberlakukan di SMA, sebetulnya mencontoh Filandia. Di sana, di level SMA, UN dijadikan tes untuk masuk PTN.
Sedangkan Jokowi menyatakan bahwa UN di level SMA dijadikan pemetaan kualitas pendidikan sebagaimana tersirat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UN pertama kali dijalankan pada pemerintahan SBY-Jusuf Kalla (JK) Mei 2005. Sejak awal, UN dijadikan penentu kelulusan siswa. Hal ini menjadi kontroversi dikarenakan pada UU Sisdiknas UN hanya sebagai pemetaan kualitas pendidikan. Bahkan, Mahkamah Agung pada Tahun 2010 juga telah mengeluarkan putusan melarang penyelenggaraan UN yang dicetuskan oleh JK pada masa itu.
"FSGI yakin bahwa Jokowi pasti akan memilih Mendikbud yang juga menyetujui penghapusan UN serta JK sebagai wapresnya harus menyetujui dan saya yakin JK akan tetap menyetujui kebijakan ini juga, presidennya Jokowi bukanlah JK," tandasnya.
No comments